BAN-PT diimbau memanfaatkan data survei integritas dari KPK sebagai rujukan utama penetapan status akreditasi kampus.
Langkah ketiga berfokus pada revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi agar tidak melulu menekankan durasi kelulusan cepat.
Tekanan kelulusan kilat kerap memicu oknum di kampus melonggarkan pengawasan terhadap orisinalitas karya ilmiah mahasiswa.
Dari sisi penegakan hukum, Komisi X DPR RI mendorong pembentukan Satuan Tugas Antikecurangan Akademik Nasional yang dilengkapi sistem pelaporan anonim.***
Berita Pilihan
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro Soroti Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2026 dan...
Fenomena Kasus Bunuh Diri dan Remaja di Brebes Jadi Perhatian, Camat Bantarkawung Ambil Sikap
Proyek Perbaikan Jalan Tonjong Brebes 2026 Mulai Digarap, Cek Daftar Wilayahnya
Kinerja Pansus Disorot, APPKB Tuntut Percepatan Pemekaran Brebes Selatan
Proyek Pelebaran Jalan Pagojengan Brebes Disorot, Warga Tuntut Evaluasi PUPR
