Kepercayaan investor bisa goyah. Mereka khawatir soal kepastian prosedur impor-ekspor. Rencana investasi tertunda. Proyek-proyek besar terancam batal.
Industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor akan kesulitan. Rantai produksi terganggu. Daya saing produk Indonesia di pasar global melemah.
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyatakan perbaikan kinerja Bea Cukai membutuhkan waktu dan pendalaman, bukan pembekuan.
Alternatif Solusi
Banyak pihak menilai pembekuan bukan langkah tepat. Pengamat pajak menekankan masalah utama bukan pada keberadaan institusi, melainkan kualitas kepemimpinan dan konsistensi reformasi internal.
Opsi lebih realistis adalah pengurangan fungsi pengawasan arus barang. Fungsi tersebut diserahkan ke pihak swasta, sementara tugas lain DJBC tetap berjalan. Cara ini pernah diterapkan dan dinilai lebih moderat.
Pemerintah kini fokus pada reformasi bertahap. Teknologi kecerdasan buatan diterapkan untuk mendeteksi under-invoicing. Digitalisasi dipercepat di seluruh kantor Bea Cukai. Kultur kerja dibenahi dari dalam.
Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama berkomitmen memulai pembenahan dari kultur kerja dan meningkatkan pengawasan di pelabuhan atau bandara.
Waktu Kritis Setahun
Purbaya memberi tenggat satu tahun untuk reformasi total. Ini adalah kesempatan terakhir bagi DJBC membuktikan diri. Kegagalan berarti konsekuensi fatal.
Mayoritas pegawai memiliki integritas dan kemampuan untuk memperbaiki diri. Kuncinya adalah kepemimpinan kuat dan komitmen konsisten.
Publik menanti hasil nyata. Bukan janji-janji kosong. Tapi perbaikan konkret dalam pelayanan, transparansi, dan pemberantasan korupsi.
